Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Judul Hindari Tumpang Tindih Aturan RUU Cipta Kerja
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2020-09-30 04:19:00
Ukuran 211x291mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 44.837.500

News Value Rp 134.512.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Guspardi Gaus (Anggota Badan Legislasi) Kalau begitu filosofinya tentu tidak
diperlukan lagi UU. UU sektoral yang sama dengan . RUU Cipta Kerja sebaiknya tak perlu dibahas.
sektoral karena sudah diatur dalam RUU Cipta Kerja ini, kecuali ada sesuatu yang belum diatur

negative - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia)
Tergantung kebutuhan sektor karena masih ada sektor yang memerlukan kebutuhannya yang
tidak bisa dilakukan di omnibus law RUU Cipta Kerja

negative - Bhima Yu-distria (Ekonom INDEF) Seharusnya fokus s^ja pada pembuatan aturan
turunan dari Omnibus Law

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja karena pembahasannya hampir final.

Beleid sapu jagat ini sejatinya berisi 72 Undang-Undang (UU) sektoral yang direvisi sekaligus
dalam satu aturan. Untuk itu, keberadaan RUU Cipta Kerja seharusnya dapat meringankan kerja
legislasi pemerintah dan DPR untuk membahas UU sektoral.

HINDARI TUMPANG TINDIH ATURAN RUU CIPTA KERJA

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja karena pembahasannya hampir final.
Beleid sapu jagat ini sejatinya berisi 72 Undang-Undang (UU) sektoral yang direvisi sekaligus
dalam satu aturan. Untuk itu, keberadaan RUU Cipta Kerja seharusnya dapat meringankan kerja
legislasi pemerintah dan DPR untuk membahas UU sektoral.

Karena itulah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus bilang, pembentukan UU
sektoral seharusnya tidak banyak dilakukan setelah nantinya RUU Cipta Kerja diundangkan.

67