Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Kawasan industri perlu memantau protokol kesehatan yang dijalankan oleh perusahaan dan
pengelola kawasan industri tersebut, juga sekaligus untuk mendengar langsung kendala yang
mereka hadapi di tengah pandemi saat ini.

Pemerintah telah membangun sistem yang mewajibkan industri memberikan pelaporan secara
berkala. Protokol kesehatan tidak hanya dilaporkan secara normatif, tetapi juga terkait dengan
implementasi koordinasi antara perusahaan dengan gugus tugas di daerah.

Untuk mengatur kepatuhan industri dalam menjalankan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI), Menteri Perindustrian (Menperin) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19. Selain itu, terdapat SE Menperin No.7/2020 tentang Pedoman
Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19. Berikutnya ada pula SE Menperin No 8/2020 tentang Kewajiban
Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI.

Kemperin terus berupaya menjaga kinerja industri manufaktur yang mulai bangkit di tengah
dampak pandemi Covid-19. Hal ini guna mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berujung
pada kesejahteraan masyarakat. Perusahaan punya kewajiban untuk memberikan pelaporan
secara rutin, termasuk kalau ada karyawan yang terindikasi Covid-19.

Pemberian IOMKI dinilai bisa menggairahkan iklim usaha di Tanah Air, meskipun dalam tekanan
dampak pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers' Index (PMI)
manufaktur Indonesia di bulan Agustus yang berada pada level 50.8 atau menandakan sedang
ekspansif karena melampaui ambang ekspansi 50.0.

Industri harus mematuhi dengan cara melaporkan aktivitas industri setiap minggunya kepada
Kemperin. Selain itu. industri juga perlu berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus
Covid-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi,
hingga karantina.

Kemperin sebagai pembina sektor industri yang terus aktif memantau aktivitas industri dalam
menjalankan protokol kesehatan secara keta yang terpadu dengan sistem keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) perusahaan. Sistem hubungan industrial tidak boleh lengah dan lelah dalam
menyempurnakan sistem keselamatan kerja terkait pandemi Covid-19.

Efektivitas K3 sangat tergantung kepada komitmen dan kepedulian pihak pengusaha.

Begitu pula pihak pengawas ketenagakerjaan perlu dibenahi sehingga bisa melaksanakan
fungsinya dengan baik.

Revisi Aturan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut revisi undang-undang terkait yang
dibuat hampir 50 tahun yang lalu. Saat itu. teknologi produksi belum berkembang sedemikian
rupa dan pandemi Covid-19 belum terpikirkan.

Revisi ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat
kerja, terutama terkait dengan protokol kesehatan, seperti pandemi Covid-19 saat ini.
Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 selama ini
berpedoman UU No 1 Tahun 1970. Untuk membudayakan K3 perlu menyempurnakan peraturan
perundang-undangan serta standar di bidang K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3
dalam pembinaan dan pemeriksaan, serta penegakan hukum bidang K3.

Terkait dengan pandemi dan era industri 4.0 perlu meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi
K3 dan

71