Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Filosofi pembentukan RUU Cipta Kerja adalah kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi
lintas sektoral seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan memang menyebut, RUU Cipta Kerja untuk
mengatasi masalah birokrasi nasional yang terbilang berbelit-belit, lamanya waktu pengurusan
izin dan banyak aturan tumpang tindih dan/atau tidak bersinergi.

"Kalau begitu filosofinya tentu tidak diperlukan lagi UU sektoral yang sama dengan RUU Cipta
Kerja sebaiknya tak perlu dibahas. sektoral karena sudah diatur dalam RUU Cipta Kerja ini,
kecuali ada sesuatu yang belum diatur," ujar Guspardi kepada KONTAN, Selasa (29/9).

Karena itulah setiap kemen-terian dan lembaga harus memastikan agar UU sektoral yang akan
diusulkan tidak berbenturan atau bertentangan dengan RUU Cipta Kerja.

Sesuai kebutuhan
Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan,
pembentukan UU sektoral bisa dilakukan meski Omnibus Law RUU Cipta Kerja diundangkan.

Namun, pembentukan UU sektoral perlu menyesuaikan dengan melihat kebutuhan dari sektor
itu. Kebutuhan itu bisa saja berupa revisi UU dan/atau pembentukan UU baru yang memuat
aturan yang belum ada saat ini.

"Tergantung kebutuhan sektor karena masih ada sektor yang memerlukan kebutuhannya yang
tidak bisa dilakukan di omnibus law RUU Cipta Kerja," kata Sutrisno.

Ekonom INDEF Bhima Yudistria menilai akan terjadi beban regulasi yang rumit dan
ketidakpastian hukum bila RUU Cipta Kerja diundangkan, pemerintah dan DPR masih membahas
UU sektoral dengan substansi yang hampir sama. "Seharusnya fokus saja pada pembuatan
aturan turunan dari Omnibus Law," ujar Bhima.

Menurut Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dengan selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat akan mendapatkan kemudahan
perizinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha.

68