Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 73
perguruan tinggi yang memiliki program K3. Serta meningkatkan peran serta Indonesia dalam
forum regional dan internasional dalam bidang
K3.
Saat ini perlu revisi UU No 13 Tahun 2(X)3 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan
K3. Dalam rumusan yang ada saat ini, tampak fungsi pengawasan terkait K3 perusahaan masih
lemah dan sering mengalami hambatan saat menjalankan tugasnya. Kinerja perusahaan jasa
bidang K3 kurang optimal dan belum ada totalitas dalam membenahi K3.
Perlu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan di Indonesia yang dikelola secara
terpusat. Ini untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang
selama ini terkendala oleh aspek otonomi daerah. Selain itu juga agar pelaksanaan fungsi
pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah menjadi lebih
independen dan terintegrasi.
Kawasan industri perlu dilengkapi dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
yang dioperasikan mengikuti ketentuan IOMKI. Sistem itu dilaksanakan dalam rangka
pengendalian risiko kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Penulis adalah Praktisi Industri Pengolahan, Alumnus Universitas Airlangga Revisi
ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
terutama terkait dengan protokol kesehatan, seperti pandemi Covid-19 saat ini.
72
