Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Kemudian, untuk aturan besaran THR tersebut ditentukan sebagai berikut: 1.Bagi pekerja/buruh
yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1
bulan upah.

2.Bagi pekerja/buru yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi
kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: (masa kerja :
12) x 1 bulan upah.

3.Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung
sebagai berikut: -Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari
raya keagamaan (lebaran).

-Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Lebih lanjut, bagi perusahaan yang terlambat dalam memenuhi kewajiban pemberian THR
lebaran kepada pekerja/buruhnya, maka terdapat sejumlah sanksi administratif beserta denda
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan
(2).

Adapun sanksi administratif tersebut adalah berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan
usaha. Adapun untuk dendanya adalah sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan
sejak berakhirnya batas waktu, yakni 7 hari sebelum lebaran.

Sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19 yang belum usai, terdapat sejumlah kebijakan
bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Perusahaan tersebut diwajibkan
menyerahkan bukti ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu, yakni melalui
laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.
Selain itu, bagi perusahaan yang tetap tidak mampu untuk membayarkan THR sesuai aturan
berlaku, maka akan dikenakan denda.

Sebagai tambahan, perusahaan juga wajib membuat kesepakatan yang adil secara tertulis
perihal waktu pembayaran THR dengan pekerja/buruh terkait. Laporan hasil kesepakatan tertulis
tersebut nantinya diserahkan kepada dinas penyelenggara urusan peerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat.

120