Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 126

"Jangan sampai dicicil, wajib bayar full. Ini juga sesuai dengan intruksi dari kementerian," kata
              Imron di Kabupaten Cirebon, Minggu (18/4/2021).
              Namun begitu, kata Imron, bagi perusahaan yang sudah tidak mampu membayar THR kepada
              karyawan,  diminta  untuk  melakukan  perundingan  bipartit  atau  pun  melampirkan  hasil  audit
              internal perusahaan.

              Imron  mengatakan,  kalau  ia  sudah  menugaskan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
              (Disnakertrans)  untuk  melakukan  sosialisasi  terkait  kebijakan  tersebut,  sampai  seluruh  hak
              karyawan terpenuhi.

              "Lebaran ini mereka (karyawan) banyak kebutuhan untuk beli ini beli itu, bayangkan kalau tidak
              dapat THR, kasihan," kata Imron.

              Kementerian  Ketenagakerjaan  resmi  mengeluarkan  edaran  terkait  THR.  Melalui  edaran  itu,
              pemerintah  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  membayar  THR  berdasarkan  SE  Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 2021 bagi pekerja
              atau buruh di perusahaan.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)
              Keagamaan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kepada
              pekerja/buruh.

              Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
              pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

              "Secara khusus, pada masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
              masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

              THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
              pengusaha  berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  atau  perjanjian  kerja  waktu
              tertentu.

              Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
              menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

              Ida  meminta  Gubernur  dan  Bupati/Wali  kota  agar  memberikan  solusi  dengan  mewajibkan
              pengusaha  melakukan  dialog  dengan  pekerja/buruh  untuk  mencapai  kesepakatan  yang
              dilaksanakan secara kekeluargaan.

              "Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
              dengan  syarat  paling  lambat  dibayar  sampai  sebelum  Hari  Raya  Keagamaan  tahun  2021
              pekerja/buruh yang bersangkutan," katanya.




















                                                           125
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131