Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 130
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dalam hal ini Wakil Presiden RI. "kami sudah menyurati
juga Menaker, termasuk kami surati DPR minta dukungan," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengadakan rapat yang diundang oleh dewan pertimbangan
otonomi negara pada bulan Mei 2020. Kemudian juga dikeluarkan surat per 30 Juni 2020 terkait
persetujuan dari DPOD bahwa kegiatan penyerahan BLK tersebut diperbolehkannya.
"Karena penyerahan itu berupa aset, peralatan lainnya termasuk SDM-nya. Tujuannya agar itu
dikelola oleh pusat, agar ada ke-wenangan pemerintah pusat untuk pelatihan yang bersifat
strategis," sebutnya.
Terkait dengan tidak melibatkan anggota DPRD Riau, Jonli mengatakan, pihaknya telah
menyurati DPRD terkait penyerahan aset pemerintah kepada negara, dan sudah sesuai
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penyerahan aset negara ini cukup diketahui DPRD tanpa
harus menyetujui, sesuai Permendagri.
"Kami sudah surati DPRD Riau. Intinya kami sudah menjalankannya sesuai Permendagri, tidak
ada yang salah dalam penyerahan aset punya pemerintah ke negara. Dan ini disetujui tim DPOD,
yang ketuanya Pak Wakil Presiden. Tidak ada yang menyalahi dari Permendagri," sebut Jonli.(sol)
129
