Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 127
Judul DPRD Bilang, Kalau Perusahaan Tidak Mampu Bayar THR, Wajib Dialog
Nama Media kaltim.prokal.co
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kaltim.prokal.co/read/news/385233-dprd-bilang-kalau-
perusahaan-tidak-mampu-bayar-thr-wajib-dialog.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-18 12:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ikhwan Antasari (Ketua Komisi II DPRD Paser) Kami mengharapkan perusahaan bisa
membayar THR tepat waktu. THR keagamaan ini paling lambat tujuh hari sebelum hari raya kata
IkhwanJumat (16/4). Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak
mampu memberikan THR sesuai perundangandapat melakukan dialog terhadap pekerjanya
untuk mencarikan solusi kesepakatan bersama. Agar ada iktikad baik tercipta di kedua belah
pihak
Ringkasan
Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari yang membidangi tenaga kerja dan sumber daya
manusia mengimbau agar seluruh perusahaan yang terdaftar di Paser membayarkan tunjangan
hari raya (THR) Lebaran Idulfitri 2021 ini agar tepat waktu.
DPRD BILANG, KALAU PERUSAHAAN TIDAK MAMPU BAYAR THR, WAJIB DIALOG
TANA PASER - Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari yang membidangi tenaga kerja dan
sumber daya manusia mengimbau agar seluruh perusahaan yang terdaftar di Paser
membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran Idulfitri 2021 ini agar tepat waktu. Menurut
diaini sudah ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
"Kami mengharapkan perusahaan bisa membayar THR tepat waktu. THR keagamaan ini paling
lambat tujuh hari sebelum hari raya kata IkhwanJumat (16/4). Bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai perundangandapat
melakukan dialog terhadap pekerjanya untuk mencarikan solusi kesepakatan bersama. Agar ada
iktikad baik tercipta di kedua belah pihak.
"Mohon didiskusikan secara kekeluargaan jika ada potensi keterlambatan atau kendala
pembayaran tutur politikus Partai Golkar itu. Mantan ketua DPRD Paser ini berharap tidak ada
permasalahan pekerja dengan perusahaanapalagi sampai dimediasi pemerintah ataupun sampai
rapat dengar pendapat di kantor DPRD Paser terkait pembayaran THR ini.
126
