Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 123
Ringkasan
Semakin santernya kabar reshuffle kabinet menimbulkan sederet spekulasi. Sederet menteri saat
ini menjadi sorotan karena dianggap layak posisinya digantikan. Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga dinilai layak diganti. Bhima berpendapat,
Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para
pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.
SRI MULYANI DAN LUHUT DISOROT SOAL ISU RESHUFFLE KABINET
Semakin santernya kabar reshuffle kabinet menimbulkan sederet spekulasi. Sederet menteri saat
ini menjadi sorotan karena dianggap layak posisinya digantikan.
Dari kaca mata pengamat ekonomi ada beberapa menteri yang dipandang rentan terkena
reshuffel. Beberapa di antaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Berikut daftarnya: Menteri bidang ekonomi pertama yang dinilai layak di-reshuffle adalah Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi
menghambat pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.
"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang.
Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah
tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan
ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima Yudhistira,
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada detikcom, Rabu
(14/4/2021).
Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony
Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan
uang negara dari Sri Mulyani.
"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50
triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata Anthony
ketika dihubungi detikcom secara terpisah.
Menteri Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga dinilai layak
diganti. Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor
padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.
"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan
melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," tutur Bhima.
Tak hanya itu, menurut Bhima kepercayaan pemerintah terhadap Kemnaker juga kurang, melihat
program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya
kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga
seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali,"
imbuh Bhima.
Bhima juga menilai Menteri BUMN Erick Thohir layak dievaluasi karena belum bisa melakukan
rasionalisasi penugasan pemerintah untuk menyehatkan BUMN karya. Saat ini, ia melihat hal itu
122
