Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Judul Penyerahan Aset BLK Sesuai Permendagri
Nama Media Riau Post
Newstrend BLK di Riau
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis sol
Tanggal 2021-04-18 10:31:00
Ukuran 138x216mmk
Warna Warna
AD Value Rp 77.280.000

News Value Rp 231.840.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau) Penyerahan
aset BLK oleh Pemprov Riau ke Kemenaker itu sudah sesuai aturan. Permendagri Nomor 19
Tahun 2016, Pasal 335 menjelaskan tentang, tanah dan atau bangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat 2

neutral - Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau) Pada pasal
331 ayat 2 itu dibunyikan, adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang
menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan
atau kepentingan pembangunan, termasuk di antaranya kegiatan pemerintah daerah lingkup
hubungan persahabatan antara negara atau daerah dengan negara lain atau masyarakat atau
lembaga internasional

positive - Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau) Jadi tidak
memerlukan persetujuan DPRD, tapi dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) telah memberitahukan kepada DPRD Riau, itu saja cukup. Karena sekolah atau
lembaga pendidikan non komersial, lahan dari pemerintah diserahkan ke pemerintah dan
pengelolaannya oleh pemerintah termasuk anggarannya

positive - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) kami sudah menyurati juga Menaker, termasuk kami
surati DPR minta dukungan

negative - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Pengelolaan BLK kepada Pemerintah Pusat itu tidak
melanggar aturan. Karena semuanya itu sudah melalui proses surat menyurat Pertama surat
menyurat kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dalam hal ini Wakil
Presiden RI. kami sudah menyurati juga Menaker, termasuk kami surati DPR minta dukungan

neutral - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Kami sudah surati DPRD Riau. Intinya kami sudah
menjalankannya sesuai Permendagri, tidak ada yang salah dalam penyerahan aset punya
pemerintah ke negara. Dan ini disetujui tim DPOD, yang ketuanya Pak Wakil Presiden. Tidak ada
yang menyalahi dari Permendagri

127