Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Ringkasan

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan Balai Latihan Kerja (BLK) ke
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mendapatkan tentangan dari DPRD Riau. Pasalnya,
DPRD menilai penyerahan aset tersebut tanpa persetujuan DPRD. Menyikapi hal tersebut, Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE mengatakan, apa yang
telah dilakukan oleh Pemprov Riau terkait penyerahan aset tersebut, sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 335.

PENYERAHAN ASET BLK SESUAI PERMENDAGRI

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan Balai Latihan Kerja (BLK) ke
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mendapatkan tentangan dari DPRD Riau. Pasalnya,
DPRD menilai penyerahan aset tersebut tanpa persetujuan DPRD.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra
SE mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau terkait penyerahan aset tersebut,
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun
2016, Pasal 335.

"Penyerahan aset BLK oleh Pemprov Riau ke Kemenaker itu sudah sesuai aturan. Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 335 menjelaskan tentang, tanah dan atau bangunan yang
diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat 2," kata
Indra.

"Pada pasal 331 ayat 2 itu dibunyikan, adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan atau kepentingan pembangunan, termasuk di antaranya kegiatan
pemerintah daerah lingkup hubungan persahabatan antara negara atau daerah dengan negara
lain atau masyarakat atau lembaga internasional," sambungnya.

Dijelaskan Indra, pasal yang dipakai bukan Pasal 83, dan selanjutnya dijelaskan bahwa aset di
atas Rp5 miliar harus melalui persetujuan DPRD Riau. Sementara aset yang diberikan tersebut
merupakan aset pemerintah, dan diserahkan ke negara melalui kerja sama pemerintah, bukan
kepada pihak swasta seperti yang disampaikan, sesuai dengan Pasal 331.

Yang isinya, ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat
persetujuan DPRD untuk: a. tanah dan atau bangunan; atau b. selain tanah dan atau bangunan
yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ayat (2) Pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD.

"Jadi tidak memerlukan persetujuan DPRD, tapi dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) telah memberitahukan kepada DPRD Riau, itu saja cukup. Karena sekolah atau
lembaga pendidikan non komersial, lahan dari pemerintah diserahkan ke pemerintah dan
pengelolaannya oleh pemerintah termasuk anggarannya," jelas Indra.

Sementara itu. Kepala Disnakertrans Riau, Jonli mengatakan, sesuai dengan Permendagri yang
telah dijelaskan oleh BPKAD tersebut, maka aset yang milik Pemerintah Provinsi Riau ini
diserahkan ke negara pengelolaannya. Tidak ada yang menyalahi dalam aturan pemindahan aset
ke pemerintah pusat.

"Pengelolaan BLK kepada Pemerintah Pusat itu tidak melanggar aturan. Karena semuanya itu
sudah melalui proses surat menyurat Pertama surat menyurat kepada Ketua Dewan

128