Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 32
Dikatakannya, THR diberikan maksimal 7 hari sebelum hari H Idul Fitri 1442 Hijriah.
Dan jika THR tidak dibayarkan atau ditunda harus lapor ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja
JawaBarat. Hal itu sesuai dengan Permenaker 6 Tahun 2016.
Sementara berdasarkan SE MenteriKetenagakerjaan No. M/6/HK.4/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, kataArief,
pembayaran THR tidak boleh dicicil. Namun bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
sesuai waktu yang ditentukan, maka didialogkan dengan pekerja atau buruh.
Kemudian harus membuat kesepakatan yang dibuattertulis dalam bentuk perjanjian antara
pekerja/buruh dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menyampaikan laporan
keuangan internal perusahaan 2 tahun terakhir yang transparan.
Belum lama ini, Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Rachmat
Taufik Garsadi menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan
perusahaan memenuhi aturan yang berlaku terkait THR Keagamaan. “Kita terus mengawal
dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh perusahaan mengikuti aturan
dan Perjanjian KerjaBersama untuk memberikan THR,” kata Taufik di Gedung Sate,Kota
Bandung.
Dikatakannya, Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara
penuh sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari
sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/
6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari RayaKeagamaan Tahun 2021
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemiCovid-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewatlaporan
keuangan yang transparan.
Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemprov Jabar akan menjadi penengah dalam
dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
“Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan diIndonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” tuturnya.
Selanjutnya untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan
THR di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat Jln. Soekarno-Hatta No. 532
Bandung, Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah IBogor, UPTD
Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah
IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah VT asikmalaya. Serta layanan pengaduan melalui Hot
Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
(B.95)**
31
