Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

TKI DIIMBAU TIDAK MUDIK

Perjalanan panjang dari negara penempatan ke Tanah Air memungkinkan pekerja migran
Indonesia tertular Covid-19.

Pekerja baik buruh swasta maupun pekerja migran Indonesia atau yang dikenal Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) diimbau tidak mudik Lebaran 2021. Imbauan tertuang dalam Surat Edaran
Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442
Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian
Penyebaran Covid-19.

"Mengimbau kepada pekerja/buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia untuk tidak melakukan
perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17
Mei 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Minggu (18/4).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan
Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab
Perusahaan Penempataan Pekerja Migran Indonesia.

Menaker Ida mengatakan, penerbitan surat edaran ini dalam rangka mencegah dan memutus
mata rantai Covid-19. "Penyebarannya berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat,
khususnya pekerja/buruh swasta dan pekerja migran Indonesia" jelasnya.

Kegiatan Darurat
Menaker menekankan kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi
darurat. Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota
keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau
kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
Dia menambahkan pekerja/ buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk
melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh
swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan.

"Dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh,"
imbuhnya.

Dia menerangkan untuk pekerja migran Indonesia dapat melampirkan surat izin tertulis dari
Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang
ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Surat harus dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

"Saya menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kondisi darurat untuk
mudik, dari debarkasi ke daerah asal," ucapnya.

Menaker menyadari banyak pekerja migran Indonesia yang ingin mudik karena rindu dengan
keluarga. Namun, perjalanan yang panjang dan lama dari negara penempatan ke Tanah Air
memungkinkan pekerja migran Indonesia tertular Covid-19.
"Lagi pula jika mudik selesai, lalu ingin kembali bekerja, belum tentu negara tujuan
memperbolehkan para pekerja migran Indonesia masuk kembali. Kalau pun diperbolehkan, tidak
mudah untuk dapat lolos karena persyaratannya sangat ketat" tandasnya.

36