Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 39

Judul               Ketentuan SE Menaker Tidak Saklek
                Nama Media          Radar Semarang
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg8
                Jurnalis            lis
                Tanggal             2021-04-19 04:25:00
                Ukuran              252x132mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 23.184.000

                News Value          Rp 115.920.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber


              neutral - Supono (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas Disperinaker Kabupaten
              Magelang) Kemarin sudah saya bagikan di grup HRD

              negative  -  Supono  (Kepala  Bidang  Hubungan  Industrial  dan  Produktivitas  Disperinaker
              Kabupaten Magelang) Misalnya mau dicicil. Kalau kedua pihak sepakat, tidak masalah. Kalau
              perusahaan mengaku tidak mampu membayar, juga harus ada bukti yang kuat

              neutral - Supono (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas Disperinaker Kabupaten
              Magelang) Tahun sebelumnya tidak ada masalah, tapi tahun ini tetap kami antisipasi



              Ringkasan

              Ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan RI
              menjadi  pedoman  pengusaha.  Namun  menurut  Kepala  Bidang  Hubungan  Industrial  dan
              Produktivitas  Disperinaker  Kabupaten  Magelang  Supono  surat  edaran  tersebut  tidak  saklek.
              "Kemarin sudah saya bagikan di grup HRD," ujar Supono sembari menunjukkan mang obrolan
              grup WhatsApp kepada Jawa Pos Radar Magelang.



              KETENTUAN SE MENAKER TIDAK SAKLEK

              Ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dikelu-arkan Menteri Ketenagakerjaan RI
              menjadi  pedoman  pengusaha.  Namun  menurut  Kepala  Bidang  Hubungan  Industrial  dan
              Produktivitas Disperinaker Kabupaten Magelang Supono surat edaran tersebut tidak saklek.

              "Kemarin sudah saya bagikan di grup HRD," ujar Supono sembari menunjukkan mang obrolan
              grup WhatsApp kepada Jawa Pos Radar Magelang.

              Meski demikian, kata Supono, SE tersebut tidak saklek. Selain karena bersifat perdata, situasi
              pandemi  Covid-19  menjadi  alasan  lainnya.  Sehingga,  jika  perusahaan  mengalami  kesulitan
              finansial, perusahaan bisa bermusyawarah dengan pekerja.

              "Misalnya mau dicicil. Kalau kedua pihak sepakat, tidak masalah. Kalau perusahaan mengaku
              tidak mampu membayar, juga harus ada bukti yang kuat," ujarnya.
                                                           38
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44