Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 343
Judul THR Wajib Dibayar Penuh
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg12
Jurnalis BYU
Tanggal 2021-04-17 06:18:00
Ukuran 241x317mmk
Warna Warna
AD Value Rp 222.925.000
News Value Rp 1.114.625.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sukanta (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tangsel) Misalnya, perusahaan
tidak mampu membayar THR. Atau, mampu membayar, tetapi dengan dicicil. Harus memberi
tahu kami paling tidak sampai sepuluh hari sebelum Lebaran
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran yang memerintah para
pengusaha agar membayar THR Idul Fitri bagi karyawannya. Karena itu, pemerintah daerah
diminta untuk memastikan edaran tersebut dipatuhi seluruh perusahaan. Tidak terkecuali di Kota
Tangerang Selatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tangsel Sukanta menyatakan,
pihaknya mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti kebijakan Kemenaker terkait THR.
Edaran tersebut berisi ketentuan kewajiban membayar THR bagi seluruh perusahaan di Tangsel.
Prinsipnya, perusahaan diwajibkan membayar THR secara penuh kepada karyawannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
THR WAJIB DIBAYAR PENUH
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran yang memerintah para
pengusaha agar membayar THR Idul Fitri bagi karyawannya. Karena itu, pemerintah daerah
diminta untuk memastikan edaran tersebut dipatuhi seluruh perusahaan. Tidak terkecuali di Kota
Tangerang Selatan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tangsel Sukanta menyatakan, pihaknya mengeluarkan
surat edaran untuk menindaklanjuti kebijakan Kemenaker terkait THR. Edaran tersebut berisi
ketentuan kewajiban membayar THR bagi seluruh perusahaan di Tangsel. Prinsipnya,
perusahaan diwajibkan membayar THR secara penuh kepada karyawannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Selain itu, disnaker membentuk tim pengaduan untuk menampung aspirasi para pekerja terkait
THR tersebut. Dengan adanya forum pengaduan itu, para pekerja yang tidak mendapatkan
342
