Page 394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan wajib membayarkan
THR langsung satu kali maksimal pada H-7 lebaran.

TAK BAYAR THR, PERUSAHAAN TERANCAM BLACKLIST

Tegal, - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah menyiapkan surat edaran terkait
kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR). Perusahaan terancam sanksi blacklist jika tak
melaksanakan kewajiban itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, R Heru Setyawan mengatakan, sesuai
Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2021 yang mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan wajib membayarkan THR langsung satu kali
maksimal pada H-7 lebaran.
"Ditegaskan di surat edaran menteri tenaga kerja bahwa kalau kemarin (tahun lalu) itu THR
boleh dicicil, tidak dibayar sekali, ini harapannya dibayar satu kali maksimal H-7 sebelum hari
raya. Kami sedang menyiapkan surat edaran wali kota terkait THR mengacu surat edaran
menaker itu. Minggu depan diedarkan," kata Heru, Jumat (16/4).

Menurut Heru, sesuai SE menteri tenaga kerja, terdapat sanksi tegas yang bisa diberikan kepada
perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pembayaran THR. Sanksi yang diberikan terkait
dengan perizinan usaha.
"Sanksinya administratif. Terancam blacklist kalau mau mengajukan perpanjangan izin usaha.
Kalau sanksinya nutup usahanya kasihan, nanti siapa yang akan mempekerjakan karyawan-
karyawan perusahaan itu," ujarnya.

Heru mengatakan, setelah surat edaran wali kota disosialisasikan ke perusahaan dan pekerja,
pihaknya akan melakukan pemantauan ke perusahaan-perusahaan. Hal ini untuk memastikan
perusahaan membayarkan THR sesuai ketentuan.

"Kami akan lakukan pemantauan awal, kemudian pemantauan menjelang pembayaran dan
sesudah masa pembayaran," jelasnya.

Heru melanjutkan, pihaknya juga akan membuat posko pengaduan untuk memfasilitasi pekerja
yang hendak melaporkan perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR.
Pengaduan akan diterima secara offline dan online.

"Identitas pengadu akan kami lindungi karena selama ini pekerja atau buruh takut mengadu
karena kalau ketahuan bisa dipecat. Itu nanti akan kami lindungi, jadi jangan takut. Nanti ke
perusahaan juga kami tidak langsung menegur, tapi sifatnya lebih kepada klarifikasi, biar dua
pihak," ucapnya.

Heru menyebut semua perusahaan di Kota Tegal pada tahun lalu patuh membayarkan THR.
Namun diakuinya ada satu perusahaan di bidang perhotelan yang mengajukan keberatan
membayarkan THR langsung satu kali.

"Jadi mintanya dicicil. Mereka tunjukkan laporan keuangan perusahaannya seperti apa,
kemudian, kami sudah fasilitasi perusahaan itu untuk dialog dengan karyawannya, lalu ada
persetujuan antara perusahaan dan karyawan bahwa tidak apa-apa dicicil sampai Desember
2020," ungkap Heru.

Di Kota Tegal sendiri terdapat 42 perusahaan skala besar dan 554 perusahaan skala menengah.
Sedangkan perusahaan skala kecil dan mikro jumlahnya mencapai ribuan. Reporter: Farid
Firdaus Editor: Bernadetta Febriana.
393