Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa mengatakan, aturan yang dikeluarkan Pemerintah
Pusat sesuai kondisi saat ini dan telah melalui pengkajian matang. Sehingga, tidak ada alasan
bagi perusahaan untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku.

“Pertimbangannya karena pandemi para pekerja tetap bekerja. Apalagi protokol kesehatan tetap
diatur dan dilaksanakan. Jadi tidak boleh dicicil THR pekerja,” jelas Armin, Kamis (25/4).

Pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 lebaran Idulfitri. THR tersebut merupakan
pendapatan yang wajib dibayarkan di luar upah pokok. Untuk ketentuan besaran THR minimal
bagi karyawan, yakni sudah bekerja selama 12 bulan secara penuh dan dibayarkan satu kali gaji.

Bagi karyawan yang belum bekerja penuh selama 12 bulan, besaran THR ditentukan dengan
proporsional. “Itu sudah sesuai aturan yang ada. Jadi hitung-hitungannya sudah ada,” imbuh
Armin.

Bahkan, ada kebijakan dari pusat terkait perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
karyawannya. Meski tidak diperbolehkan THR dicicil, tapi Pemerintah Pusat memberikan
keringanan. Pengusaha yang belum mampu membayarkan THR secara penuh, harus lakukan
musyawarah bersama perwakilan pemerintah, karyawan dan serikat pekerja.

Hasil musyawarah, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021
kepada pekerja atau buruh. Perusahaan diminta tetap membayarkan THR sebelum 2021
berakhir. “Jika tak mampu, bisa dibayarkan hingga Desember 2021. Wajib dibayarkan dan tidak
boleh lewat dari 2021. Harus ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum normal secara keuangannya. Hal itu tidak
dapat dipungkiri. “Kita tidak bisa menutup mata. Tidak semua perusahaan keuangannya baik,”
ujarnya.

Pemprov Kaltara akan mengeluarkan edaran Gubernur Kaltara, nantinya menjadi aturan di
Kaltara. “Biasanya terbanyak pekerja yang melaporkan. Perusahaan yang sudah membayarkan
THR diminta melaporkan. Jika kemudian hari ada masalah, kami ada bukti,” tutur Armin.

Sementara untuk pembayaran THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara,
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara telah menganggarkan Rp 30 miliar.

Namun, masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait THR tersebut. Sebab,
penyalurannya mengikuti aturan dari pusat. Ada perbedaan setiap tahunnya. Misalnya tahun
lalu, sesuai aturan dari pusat untuk eselon I tidak menerima THR. Lalu, THR yang diterima ASN
hanya sebulan gaji dan tidak termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Biasanya turun PMK. Apakah tetap dibayarkan sebulan gaji atau ikut TPP. Ini yang masih kita
tunggu sampai saat ini. Tahun lalu gaji saja. Di 2019 lalu, gaji ditambah TPP,” terang Dikatakan
Plt Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto, Selasa (13/4) lalu.

Berkaitan dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT), kata Denny, tidak mendapatkan THR. Artinya,
BKAD tidak menganggarkan untuk PTT. Akan tetapi, kebijakan THR itu diberikan kepada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (fai/uno)

397