Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 468
Selain itu harus melakukan dialog bipartit. Meskipun, kata dia, dialog bipartit antara perusahaan
yang terdampak pandemi dan pekerjanya bisa berujung kebuntuan dan memunculkan sengketa
hubungan industrial baru.
"Menurut kami lebih fair bila data yang disajikan hasil dari audit akuntan publik agar lebih
mempersempit ruang manipulasi data dari perusahaan- perusahaan yang selama ini nakal di
Jawa Tengah," jelasnya.
Setelah itu, lanjutnya, perusahaan terkait harus melaporkan hasil dialog bipartitnya ke dinas
ketenagakerjaan setempat, dengan waktu tujuh hari sebelum Lebaran.
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi,
sampai pembekuan kegiatan usaha.
"Kami berharap pengalaman kasus tahun lalu tidak terulang seperti perusahaan yang memilih
untuk mengabaikan SE dengan alasan tidak ada uang. Tetapi ketika diperselisihkan, ujung-
ujungnya mau membayar THR setelah sengketa selesai. Artinya sebenarnya mereka mampu tapi
pada penerapannya, THR tetap ditunda dan buruh yang dirugikan," ucapnya.
Ia menambahkan, apabila pelanggaran pemberian THR dapat ditekan bisa menjadikan salah satu
cara mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. THR ini akan meningkatkan daya beli dan akhirnya
meningkatkan konsumsi.
(mam).
467
