Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 467
KEBIJAKAN MENAKER SOAL THR TAK SEPENUHNYA MEMUASKAN BURUH DI
JATENG
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam SE ini tertuang kewajiban perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021
kepada pekerja atau buruh.
Surat edaran pemberian THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Kalangan buruh, terutama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa
Tengah berpendapat SE tersebut jangan hanya jadi rule of the game (aturan permainan), tetapi
landasan penegakan hukum atau law enforcement soal THR.
"Harus tegas di semua perusahaan. Agar pembayaran THR sesuai dengan aturan yang ada yaitu
wajib, penuh dan tepat waktu," kata Sekjen KSPI Jateng, Aulia Hakim, Jumat (16/4/2021).
Dalam SE tersebut diatur THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
Namun, ia menilai SE tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk mengindari
kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu.
Karena SE adalah aturan perundang- undangan di negara ini yang bersifat tidak mengikat.
Karena itu lah, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang
Undang Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya SE.
Pemerintah perlu mempertegas sanksi bagi pelanggar dengan menggunakan Undang Undang
yang masih berlaku tentang THR.
Kemudian, dalam SE itu juga tidak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi
pembayaran THR oleh perusahaan di lapangan.
"Satgas THR bisa terdiri dari 3 unsur, pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha. Peran Satgas
THR ini harus proaktif dalam memeriksa dan menengahi kewajiban membayar THR," katanya.
Satgas ini dibentuk untuk mengawasi perusahaan yang tidak mengikuti arahan berdasarkan SE
THR. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak lunas membayar THR hingga melewati akhir
tahun.
Satgas ini juga berfungsi sebagai pelayanan, konsultasi dan penegakan hukum agar pelaksanaan
pembayaran THR 2021 dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan yang
dapat memuaskan para pihak.
"Kami khawatir tanpa pengawasan yang melekat dan mediasi aktif pemerintah, beleid
pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun ini akan sulit ditegakkan," tegasnya.
Aulia menyatakan apabila dengan SE THR yang sifatnya tidak mengikat, maka satgas yang
dibentuk bisa kurang optimal.
SE tersebut juga bisa digunakan perusahaan yang masih mampu untuk tidak membayar THR
secara utuh dengan alasan pandemi.
Khusus perusahaan yang terdampak pandemi, kata dia, harus terlebih dahulu membuktikan
ketidakmampuannya. Caranya, dengan membuka laporan keuangan internal secara transparan
selama dua tahun terakhir ke pekerja atau buruh.
466
