Page 489 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 489
Judul Ketua DPD RI Dorong Integrasi BPJS dengan JKP Bagi Pekerja yang
Kena PHK
Nama Media beritajatim.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ketua-dpd-ri-dorong-
integrasi-bpjs-dengan-jkp-bagi-pekerja-yang-kena-phk/
Jurnalis Ribut Wijoto
Tanggal 2021-04-16 12:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Saya mendukung penuh program ini sebagai
jaminan dari kehadiran pemerintah dalam setiap persoalan yang dihadapi warga negaranya,
dalam hal ini pekerja yang tengah mendapat musibah PHK
neutral - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Karena program ini akan dilihat berdasarkan
keikutsertaan pekerja pada BPJS, maka sebaiknya diitegrasikan datanya agar tepat sasaran
positive - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Para penerima manfaat program ini juga
harus aktif mengakses informasi. Sehingga nantinya para pekerja yang merupakan JKP dapat
berwirausaha atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah mengatakan, syarat pekerja mendapatkan JKP yakni harus terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
KETUA DPD RI DORONG INTEGRASI BPJS DENGAN JKP BAGI PEKERJA YANG KENA
PHK
Surabaya - Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, syarat pekerja mendapatkan JKP yakni harus
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung sepenuhnya integrasi BPJS
Ketenagakerjaan dengan JKP bagi pekerja yang terkena PHK. "Saya mendukung penuh program
ini sebagai jaminan dari kehadiran pemerintah dalam setiap persoalan yang dihadapi warga
488
