Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

negaranya, dalam hal ini pekerja yang tengah mendapat musibah PHK," kata LaNyalla di sela
agenda reses, Jumat (16/4/2021).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai perlu integrasi data antara BPJS dengan
JKP agar program ini dapat berjalan tepat sasaran. "Karena program ini akan dilihat berdasarkan
keikutsertaan pekerja pada BPJS, maka sebaiknya diitegrasikan datanya agar tepat sasaran,"
ujar LaNyalla.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada
seluruh lapisan masyarakat agar hal ini dapat diketahui dengan luas. "Para penerima manfaat
program ini juga harus aktif mengakses informasi. Sehingga nantinya para pekerja yang
merupakan JKP dapat berwirausaha atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya," tutur alumnus
Universitas Brawijaya Malang ini.

Sebagaimana diketahui, program JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan.

JKP ini akan menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK. Besaran manfaat
yang akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan
berikutnya.

Untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan modal awal sebesar Rp6
triliun di APBN 2021 ini. [but].

489