Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 499

Judul               DPRD Ancam Gugat Pemprov
                Nama Media          Riau Post
                Newstrend           BLK di Riau
                Halaman/URL         Pg16&15
                Jurnalis            kom
                Tanggal             2021-04-16 12:03:00
                Ukuran              143x156mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 57.200.000

                News Value          Rp 286.000.000
                Kategori            Ditjen Binalattas
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Makmun Solihin (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD
              Riau)  Kita  punya  perda  pengelolaan  aset  daerah  yakni  Perda  25/2018,  juga  mengacu  pada
              Permendagri No. 19/2016. Dalam pasal 83 dan seterusnya terkait dengan pengalihan aset. Aset
              di atas Rp5 miliar harus dengan persetujuan DPRD Riau. Untuk mengetahui aset bernilai Rp5 M
              atau  di  bawahnya  tentu  harus  ada  apraisalnya  dulu.  Nah  kok  ini  tiba-tiba  prosesnya  sudah
              selesai. Tanpa kita diberi tahu apa-apa

              negative - Makmun Solihin (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD
              Riau)  Saya  sebagai  Ketua  Bapemperda  sangat  tersinggung.  Saya  sudah  sampaikan  kepada
              kepala dinasnya. Kalau prosesnya ini menyalahi dan mengangkangi perda. Saya sebagai Ketua
              Bapemperda akan menggugat sebagai ke PTUN

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Kita  ingin  BLK  ini  bertaraf  in-ternasioal.
              Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing dengan negara lain



              Ringkasan

              KEPUTUSAN sepihak yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penyerahan Balai
              Latihan  Kerja  (BLK)  membuat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Riau  meradang.
              Pasalnya,  aset  yang  diserahkan  Gubri  Syamsuar  ke  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)
              baru-baru ini tanpa persetujuan DPRD. Atas persoalan itu, dewan berencana melakukan gugatan
              ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



              DPRD ANCAM GUGAT PEMPROV

              KEPUTUSAN sepihak yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penyerahan Balai
              Latihan  Kerja  (BLK)  membuat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Riau  meradang.
              Pasalnya,  aset  yang  diserahkan  Gubri  Syamsuar  ke  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)
              baru-baru ini tanpa persetujuan DPRD. Atas persoalan itu, dewan berencana melakukan gugatan
              ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

                                                           498
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504