Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau
Makmun Solihin, Kamis (15/4). Makmun menegaskan, hibah aset tersebut sudah mengangkangi
payung hukum dalam peraturan daerah (perda) No.25/2018 tentang pengelolaan aset daerah.
Di mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa peralihan aset daerah dengan nilai diatas
Rp5 miliar ke pihak lain harus dengan persetujuan DPRD Riau.

"Kita punya perda pengelolaan aset daerah yakni Perda 25/2018, juga mengacu pada
Permendagri No. 19/2016. Dalam pasal 83 dan seterusnya terkait dengan pengalihan aset. Aset
di atas Rp5 miliar harus dengan persetujuan DPRD Riau. Untuk mengetahui aset bernilai Rp5 M
atau di bawahnya tentu harus ada apraisalnya dulu. Nah kok ini tiba-tiba prosesnya sudah
selesai. Tanpa kita diberi tahu apa-apa," imbuhnya.

Makmun mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemprov Riau yang sudah mengambil keputusan
tanpa persetujuan DPRD. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan peraturan daerah.

"Saya sebagai Ketua Bapemperda sangat tersinggung. Saya sudah sampaikan kepada kepala
dinasnya. Kalau prosesnya ini menyalahi dan mengangkangi perda. Saya sebagai Ketua
Bapemperda akan menggugat sebagai ke PTUN," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengatakan, dalam tahapannya harus ada permohonan persetujuan yang disampaikan
Gubernur Riau kepada pihak DPRD Riau. Selanjutnya akan diparipurnakan terlebih dahulu untuk
mendapat persetujuan bersama terkait hibah aset ini.

Diakui dia, sebelumnya memang sempat ada sebuah surat disampaikan dari gubernur ke DPRD
Riau. Akan tetapi, surat yang dilayangkan berupa surat permohonan dukungan. Seharusnya,
menurut Mak-mun, surat yang disampaikan itu surat permohonan persetujuan yang mana ada
proses-prosesnya. Seperti proses paripurna untuk disetujui bersama-sama.

Terkait gugatan yang bakal diambil, pihaknya terlebih dahulu akan menginventarisir aset-aset
yang diserahkan. Jika memang menyalahi aturan, maka DPRD Riau akan mengambil langkah
hukum untuk menggugat peralihan aset ini.

"Sekarang kita sedang iventaris aset-aset mana yang diserahkan ke pusat, juga nanti akan kita
sampaikan aset itu jumlahnya berapa kalau sesuai dengan perda kita tentu akan kita tegakkan
perda ini bersama. Perda ini kan dibuat atas persetujuan bersama. Kok tidak dipakai. Sementera
bikin perda ini kan biayanya mahal sampai miliaran," tuntasnya.

Untuk diketahui, ada dua BLK yang diserahkan Gubernur ke kementerian. Yakni BLK milik
Pemprov Riau yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Gubri menyebutkan nantinya
BLK akan dikelola secara profesional baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun finansial.

"Kita ingin BLK ini bertaraf internasioal. Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing
dengan negara lain," sebut Menaker Ida Fauziyah saat penyerahan BLK oleh gubri beberapa
waktu lalu.
Menaker mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang mengambil langkah tepat dan cepat dengan
menyerahkan pengelolaan BLK ini kepada Kemnaker. Menaker Ida Fauziyah optimis sinergi yang
baik antara Kemnaker dengan Pemprov Riau akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi
masyarakat. Terutama bagi anak-anak bangsa yang ingin mendapatkan pekerjaan. Sementara
Gubri Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Kemnaker mengelola BLK
Pekanbaru dan Dumai.

Gubri bahkan mengaku sudah menyiapkan lahan untuk BLK Pertanian, sehingga nanti para
petani bakal mendapat pendidikan tidak sekedar bagaimana bertani yang baik, tapi juga
bagaimana dengan bertani taraf ekonomi dapat lebih meningkat, (kom)

499