Page 503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Heri Setiawan,S.T.,M.T.,IPM.

Akuntans, Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) Palembang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengusaha untuk membayar penuh
tunjangan hari raya (THR) ke para pekerja dan buruh. Bukan hanya itu, THR juga harus diberikan
secara tepat waktu. Menurutnya selama ini pemerintah sudah memberi dukungan ke pengusaha
untuk mengatasi dampak Covid-19 agar perekonomian masyarakat bergerak. Kemenaker juga
sudah berdiskusi baik dengan dewan pengupahan nasional dan buruh soal ini. Kementerian pula
akan membuat satgas penerapan THR 2021.

Pemerintah wilayah diharapkan ikut serta untuk membuat suasana kondusif. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) “Kami mohon kerjasama daerah pastikan pengusaha bayar THR ke
buruh sesuai perundangan dan wajibkan pengusaha tidak mampu bayar THR melakukan dialog
dengan buruh, untuk sampai pada kesepakatan yang dibuat secara tertulis, dengan syarat paling
lambat dibayar sehari sebelum THR,” Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu
pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar saat sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 yang bersumber pada laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.
“Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
nya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya
sampai H–1 hari raya Idul Fitri,” Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

“Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,”
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Sanksi administratif tersebut sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6
tahun 2016. Pengenaan sanksi administratif juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang–undangan.

“Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha,” Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dari hal tersebut
banyak para pekerja dan buruh akan merasakan dampak yang baik apabila peraturan ini segera
di terapkan di setiap perusahaan kecil maupun besar.dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
juga telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR.
Diantaranya dengan cara boleh dicicil.

“Menurut chandra salah satu pegawai/karyawan disalah satu perusahaan swasta palembang
beliau memberikan pendapat bahwa adanya pemberian THR secara penuh untuk parah
pekerja/buruh dapat menunjang ekonomi bagi pekerja yang dimana THR itu digunakan untuk
kebutuhan hari raya idul fitri dan juga bermanfaat untuk kebutuhan pokok bagi pekerja di masa
pandemi covid 19”

Disisi lain adanya peraturan THR 100% ini pun didukung penuh oleh salah satu Perusahaan
Swasta di Kota Palembang, menurut pemilik perusahaan swasta di Kota Palembang yang
bernama Andi menyetujui dengan adanya peraturan ini karena selain guna membantu
menyejahterahkan para pekerja/buruh membuat mereka juga semakin giat untuk bekerja demi
mempertahankan perekonomian keluarganya.

502