Page 508 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Hal tersebut dikemukakan Ida Fauziyah saat menerima direksi BPJS Kesehatan di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (16/4/2021).
"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan yang diintegrasikan dengan Sisnaker," kata Ida.

Ida menjelaskan proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.

Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional," kata
Ida.

Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi
pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima
program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
kata Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, perusahaan segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
terutama persiapan pelaksanaan program JKP.
"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja
dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Ali mengatakan, ketidakapatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan
pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada
produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

507