Page 517 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 517
Judul Ini Sanksi bagi Perusahaan yang Telat dan Mangkir Bayar THR
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/16/110000065/ini-sanksi-
bagi-perusahaan-yang-telat-dan-mangkir-bayar-thr
Jurnalis Ahmad Naufal Dzulfaroh
Tanggal 2021-04-16 11:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Salah satu isi dari aturan itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar
tunjangan hari raya ( THR ) yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1).
INI SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TELAT DAN MANGKIR BAYAR THR
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Salah satu isi dari aturan itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar
tunjangan hari raya ( THR ) yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1).
Perusahaan wajib membayar THR paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika
perusahaan melanggar aturan dalam Pasal 9 itu, maka perusahaan dapat dikenai sanksi.
Apa saja sanksinya? Aturan mengenai sanksi tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Sanksi tersebut dari sanksi administratif, hingga penhentian maupun pembekuan kegiatan
usaha, dan dilakukan secara bertahap.
Berikut sanksi yang dapat dikenakan: Pengenaan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil
pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan atau tindak lanjut
hasil pengawasan ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai ketentuan karena masih terdampak
pandemi Covid-19, maka gubernur atau bupati diminta untuk mengambil beberapa langkah.
Langkah-langkahnya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, yakni:
Saat ini Kemenaker telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi Dan Penegakan
Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat.
Satgas ini perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif
serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak.
516
