Page 520 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 520
Menurut Kepala Seksi Pengendalian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ta ngerang Hudni
belum ada pengajuan penangguhan atau keberatan dari perusahaan untuk pembayaran THR. Ia
menuturkan, apabila ada keberatan perusahaan dapat dilaporkan kepada pemerintah daerah.
"Untuk fungsi pengawasan tunjangan hari raya kita berkoordinasi dengan dinas provinsi. Karena
sekarang fungsi pengawasan ada di provinsi. Tunjangan Lebaran harus di bayar penuh dan tidak
di cicil sesuai dengan peraturan pemerintah," katanya kepada Tangerang Ekspres saat dimintai
keterangan, Kamis (15/4).
Sementara, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupa ten Tangerang
Ahmad Supriadi mengatakan, belum ada mediasi ataupun pengajuan keberatan pembayaran
THR kepada serikat pekerja maupun buruh.
"Secara umum perusahaan di Tangerang sudah siap membayar sesuai ketentuan pemerintah
untuk tunjangan Lebaran," katanya melalui apli kasi pesan singkat.
Sementara, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 Kabupaten Tangerang Imam
Sukarsa menegaskan, buruh tetap berpegang teguh kepada aturan pemerintah tentang THR. Ia
menuturkan, organisasi buruh dan pekerja akan menolak keras apabila ada perusahaan yang
mencicil atau menangguhkan THR.
"Biasanya, 10 hari puasa akan ada perusahaan yang mengajukan keberatan kepada pemerintah.
Hingga hari ini kami belum mendeteksi adanya perusahaan yang akan mengajukan keberatan
pembayaran," paparnya.
"Kita tetap tegas menolak adanya perusahaan yang enggan membayar penuh tun jangan hari
raya. Kalau tahun kemarin ada pembayaran dicicil karena aturan menaker seperti itu.
Untuk se karang tidak diperbolehkan lagi adanya penangguhan a tau dicicil pembayaran
THR.Karena itu kita berpegang teguh kepada aturan peme rintah," pungkasnya.
(bud/sep)
Caption:
Pemerintah meminta perusahaan tidak mencicil pembayaran tunjangan hari raya (THR). Namun,
perusahaan di bidang jasa diprediksi tidak bisa membayar penuh THR karena terdampak
pandemi Covid-19.
519
