Page 523 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

ADA AKSI DEMO KARYAWAN TERKAIT UPAH HINGGA THR, BEGINI PENJELASAN
KFC
Jakarta - PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pengelola restoran siap saji KFC memberikan
penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait aksi demonstrasi di kantor perseroan pada
Senin, 12 April 2021 yang digelar oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI).

Dalam salah satu poin penjelasan, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pengelola restoran siap
saji KFC menyampaikan latar belakang dan penyebab aksi demonstrasi oleh Solidaritas
Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI). Perseroan membenarkan mengenai terjadinya aksi
demonstrasi di kantor pada 12 April 2021.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, ditulis Jumat, (16/4/2021), Direktur PT Fast Food Indonesia
Tbk, Dalimin Juwono menuturkan, perseroan sudah pernah dilaporkan oleh SPBI pada
pertengahan 2020 di Disnaker Jawa Timur sehubungan dengan kebijakan penyesuaian upah di
perseroan yang sudah melalui tahapan hubungan industrial berupa dialog dan bipartit dengan
Serikat Pekerja PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC (SPFFI) yang memiliki anggota kurang
lebih 9.000 pekerja dari total sekitar 14.000 pekerja di Perseroan.

Oleh karena itu, berhak mewakili seluruh pekerja di perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang
tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran
perjanjian kerja bersama (gelar perkara).

Ia mengatakan, dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perseroan telah diperiksa dan
dapat diberikan toleransi berdasarkan gelar perkara atas laporan SPBI di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Timur.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 560/1461/108.5/2020 pada 13 Juli yaitu
"hasil dari gelar perkara bahwa permasalah tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan,
dipersilahkan untuk diselesaikan dengan mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2004,".

Ia mengatakan, kemudian terdapat pula pendapat Korwas PPNS Polda Jawa Timur di dalam gelar
perkara yang menyatakan: "Pembayaran upah di bawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020
sudah ada dasar hukum berupa Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan
pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-
19 serta adanya PB Nomor 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan
upah selama COVID-19, dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13 tahun 2003
melanggar hukum" Sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan
Buruh Indonesia (SPBI) SBT PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) menggelar aksi demonstrasi di
depan gerai KFC Gelael, MT Haryono, Jakarta.

Salah satu poin tuntutannya, SPBI mendesak PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) untuk
mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana biasanya. Serta mendesak agar
Perseroan mengembalikan upah yang selama ini ditahan.

Koordinator SPBI Antony Matondang membeberkan, FAST sempat mengeluarkan kebijakan
pemotongan upah dan hold upah, dan membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) KFC, dan menunda pembayaran upah lembur buruh.

"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan Upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," kata dia seperti dikutip, Rabu, 14
April 2021.

522