Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Pelaporan tersebut sehubungan dengan kebijakan penyesuaian upah di perusahaan yang sudah
melalui tahapan hubungan industrial, yakni berupa dialog dan bipartit dengan Serikat Pekerja
Fast Food Indonesia (SPFFI).

"Perseroan dan SPBI telah melewati banyak forum mediasi atau tripartit dengan SPBI di Kantor
Dinas Tenaga Kerja, baik Dinas Kota Surabaya maupun Dinas Provinsi Jawa Timur," kata Dalimin
dikutip detikcom, Jumat (16/4/2021).

Pihak perusahaan mengklaim hingga saat ini masih tetap sesuai dengan koridor ketentuan
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Mereka telah mengadakan kesepakatan untuk
perbaikan-perbaikan di 2021 dengan SPFFI sejak Januari 2021, dan mencapai puncak
kesepakatan pada 29 Maret 2021.

"Kiranya hasil dari kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak diketahui secara utuh oleh SPBI dan
karenanya dalam aksi demonstrasi pada 12 April 2021 tersebut, perwakilan Perseroan telah
memberikan arahan kepada SPBI untuk dapat berkoordinasi dengan SPFFI atas hasil
kesepakatan-kesepakatan perbaikan kebijakan di tahun 2021," papar perusahaan.

Setelah melewati rangkaian dialog hingga mencapai kesepakatan, pihaknya menyebut bahwa
KFC Indonesia sebenarnya tidak memiliki persoalan dengan serikat pekerja.

Perusahaan meyakini telah menjalankan hubungan industrial yang baik dengan selalu membuka
dan hadir dalam forum dialog, baik bipartit maupun dalam forum mediasi atau tripartit dengan
SPFFI yang berhak mewakili seluruh pekerja karena memiliki keterwakilan pekerja lebih dari
9.000 anggota.

"Maupun dengan serikat-serikat pekerja lainnya yang ada di Perseroan termasuk SPBI," ujar KFC
Indonesia.

Terkait dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan, perusahaan menyatakan telah diperiksa
dan dapat diberikan toleransi berdasarkan gelar perkara atas laporan SPBI di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.
560/1461/108.5/2020 tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut: "Hasil dari gelar perkara bahwa
permasalahan tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan, dipersilahkan untuk
diselesaikan dengan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004," jelasnya.
Kemudian terdapat pula pendapat Korwas PPNS Polda Jawa Timur di dalam Gelar Perkara yang
menyatakan: "Pembayaran upah di bawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada
dasar hukum berupa Perpres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional dan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/II1/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, serta adanya
PB No. 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan Upah selama COVID-
19, dapat di toleransi walaupun secara norma UU No.13 tahun 2003 melanggar hukum,"
demikian penjelasan perusahaan.

527