Page 533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Lantas siapa saja yang berhak menerima tunjangan hari raya atau THR ini? Dalam Permenaker
No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,
disebutkan ada beberapa kriteria yang berhak menerima THR ini.

Dalam pasal 2 dijelaskan, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada
pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan
kontrak atau karyawan paruh waktu Selain itu, dalam pasal 7 disebutkan bahwa pekerja /buruh
yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak
menerima THR.

Pasal 8 juga disebutkan bahwa pekerja buruh yang dipindahke ke perusahaan lain dengan masa
kerja berlanjut, juga berhak atas THR pada perusahaan yang baru apabila dari perusahaan yang
lama belum mendapatkan THR.

Perhitungan Besaran THR Dalam SE tersebut, ketentuan besaran THR Keagamaan yang
diberikan yakni: - Bagi pekerja -buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

- Bagi pekerja atau butuh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: (Masa
kerja : 12) x 1 bulan upah - Bagi pekerja / buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja
harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut: a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam
12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

b. Pekerja/buruh yang telah mmpunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Ketentuan Bagi Perusahaan yang Tidak Mampu Membayar THR Bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun
2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan
Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja /buruh
untuk mencapai kesepatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambar dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja
/buruh yang bersangkutan.

2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR
Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja /buruh, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.

3. Memastikan kesepakatan mengenai pembayarann THR Keagamaan, tidak menghilangkan
kewajibkan pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja /buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, melaporkan hasil
kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

532