Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

BANYAK PERUSAHAAN TAK MAMPU BAYAR THR

Akibat Pendemi Covid-19, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Tangsel
memprediksi sejumlah perusahaan tidak akan bisa membayar tunjangan hari raya (THR) secara
penuh. Hal itu terjadi karena sebagian besar perusahaan bergerak di bidang jasa dan tidak bisa
beroperasi maksimal selama pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Kota Tangsel Arsa Wardana mengatakan,
selain tidak bisa membayar penuh ada juga perusahaan yang diperkirakan tidak bisa membayar
THR.

Mungkin tidak akan penuh, ada pengurangan dan kita juga harus maklum," ujarnya kepada
wartawan, Kamis (14/4).

Arsa menambahkan, Kadin mengimbau perusahaan yang masih berjalan dengan baik di tengah
pandemi Covid-19 agar mengupayakan pembayaran THR secara maksimal. Tapi, ia tidak dapat
mendesak supaya perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawan secara langsung
tanpa dicicil.

"Pasti ada THR dan kami minta kawan-kawan yang masih beroperasi dengan baik, wajib
memberikan THR satu bulan gaji, paling minim banget dua pertiga lah," tambahnya.

Masih menurutnya, berdasarkan data sementara yang dimiliki Kadin, terdapat 80 persen
perusahaan yang paling terdampak pandemi Covid- 19 sampai mengalami kerugian.
Selain itu, hanya 20 persen perusahaan yang saat ini masih berjalan dengan baik dan
diperkirakan mampu membayarkan THR untuk pekerjanya.

"Di Kota Tangsel perusahaan banyak bergerak di bidang jasa, di mana hampir 80 persen terkena
dampak Covid-19," ungkapnya.

Ia mencontohkan di pergudangam Taman Tekno. Operasional pergudangan dengan kondisi
pasca-Covid-19 banyak yang tidak maksimal. "Itu data kami sementara se perti itu," tutupnya.

THR Tak Boleh Dicicil

Tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar tunai. Tak boleh dicicil. Hal tersebut berdasarkan surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Surat edaran ter sebut ditandatangani pada 12 April, ditujukan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia.

Bunyinya, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada buruh.
Di mana pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya
dalam merayakan hari raya keagamaan. Tujuannya pemberian THR dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun, rujukan payung hukum surat edaran yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pe ngupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Di mana
perusahaan membayar tunjangan paling lama 7 hari sebelum Lebaran.

518