Page 551 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 551
Judul Penyerahan Aset BLK Sesuai Permendagri
Nama Media Analisa Daily
Newstrend BLK di Riau
Halaman/URL Pg5
Jurnalis pbn
Tanggal 2021-04-16 09:09:00
Ukuran 94x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.512.000
News Value Rp 13.536.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau) Yang
dijalankan pemprov sesuai aturan, pada pasal 335 di Permendagri tersebut, tentang tanah atau
bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum
negative - Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau) Jadi tidak
memerlukan persetujuan DPRD, tapi dari pihak Disnakertrans memberitahukan kepada DPRD
Riau, itu saja cukup, karena sekolah atau lembaga pendidikan non komersial, lahan dari
pemerintah diserahkan ke pemerintah dan pengelolaannya oleh pemerintah termasuk
anggarannya,' kata Indra. Sementara Kepala Disnakertrans Riau Jonli mengatakan, sesuai
dengan Permendagri tersebut, maka aset milik pemprov ini diserahkan ke negara
pengelolaannya. Tidak ada yang menyalahi dalam aturan pemindahan aset ke pemerintah pusat
Ringkasan
Penyerahan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Riau kepada pemerintah pusat melalui
Kementerian Tenaga Kerja (Ke-menaker) mendapat kritikan dari anggota DPRD Riau karena
dinilai mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25/2018 tentang pengelolaan aset tanpa
melibatkan unsur DPRD Riau.
PENYERAHAN ASET BLK SESUAI PERMENDAGRI
Penyerahan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Riau kepada pemerintah pusat melalui
Kementerian Tenaga Kerja (Ke-menaker) mendapat kritikan dari anggota DPRD Riau karena
dinilai mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25/2018 tentang pengelolaan aset tanpa
melibatkan unsur DPRD Riau.
Sebelumnya, penyerahan aset BLK tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman antara
pemerintah provinsi (pemprov) dengan Kemenaker. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Riau, Indra saat dikonfirmasi terkait dengan kritikan anggota DPRD Riau
tersebut mengatakan, tindakan pemprov sesuai aturan berlaku yakni sesuai Permendagri Nomor
550

