Page 552 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

19/2016 tepatnya pada pasal 335. "Yang dijalankan pemprov sesuai aturan, pada pasal 335 di
Permendagri tersebut, tentang tanah atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan
umum," ujarnya, Kamis (15/4).

Dijelaskannya, dalam pasal itu, aset untuk kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas
atau kepentingan pembangunan termasuk di antaranya untuk kegiatan pemerintah daerah
lingkup hubungan persahabatan antara negara atau daerah dengan negara lain atau masyarakat
atau lembaga internasional.

Dijelaskan Indra, pasal yang dipakai bukan pasal 83, terkait dengan aset di atas Rp5 miliar harus
melalui persetujuan DPRD. Sementara aset yang diberikan tersebut merupakan aset pemerintah
dan diserahkan ke negara melalui kerja sama pemerintah, bukan kepada pihak swasta seperti
yang disampaikan, sesuai dengan pasal 331. Yakni pemindahtanganan tidak memerlukan
persetujuan DPRD.

"Jadi tidak memerlukan persetujuan DPRD, tapi dari pihak Disnakertrans memberitahukan
kepada DPRD Riau, itu saja cukup, karena sekolah atau lembaga pendidikan non komersial, lahan
dari pemerintah diserahkan ke pemerintah dan pengelolaannya oleh pemerintah termasuk
anggarannya,*' kata Indra.

Sementara Kepala Disnakertrans Riau Jonli mengatakan, sesuai dengan Permendagri tersebut,
maka aset milik pemprov ini diserahkan ke negara pengelolaannya. Tidak ada yang menyalahi
dalam aturan pemindahan aset ke pemerintah pusat. "Pengelolaan BLK kepada pemerintah pusat
tidak melanggar aturan. Karena semuanya itu kita sudah melakukan surat menyurat. Pertama
surat menyurat kepada ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). dalam hal ini Wakil
Presiden RI, kita juga sudah menyurati Menaker, itu kita surati DPR minta dukungan," jelas Jonli.
(pbn)

551