Page 560 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 560

Judul               Pengusaha Wajib Lunasi THR
                Nama Media          Tribun Jogja
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg9&15
                Jurnalis            hda
                Tanggal             2021-04-16 08:47:00
                Ukuran              324x188mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 72.900.000

                News Value          Rp 218.700.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) THR ya
              harus dibayarkan. Ketentuan harus dibayar penuh tidak boleh dikurangi

              negative - Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) THR ya
              harus dibayarkan. Ketentuan harus dibayar penuh tidak boleh dikurangi.

              negative - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Tidak boleh dicicil
              negative - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Tidak boleh dicicil.

              positive - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Kalau ada masalah
              misalnya  baru  bisa  membayar  (THR)  lebih  dari  H-7  harus  menunjukkan  kesulitannya  ke
              Disnakertrans. Juga melakukan kesepakatan dengan karyawannya. Tapi prinsipnya pembayaran
              harus H-7

              positive - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Kalau ada masalah
              misalnya  baru  bisa  membayar  (THR)  lebih  dari  H-7  harus  menunjukkan  kesulitannya  ke
              Disnakertrans. Juga melakukan kesepakatan dengan karyawannya. Tapi prinsipnya pembayaran
              harus H-7.

              negative  -  Ade  Irawan  (Sekjen  DPD  KSPS1  DIY)  Harusnya  acuannya  per-undang-undangan
              karena SE ini plin plan soal pembayaran THR

              negative  -  Ade  Irawan  (Sekjen  DPD  KSPS1  DIY)  Harusnya  acuannya  per-undang-undangan
              karena SE ini plin plan soal pembayaran THR.

              negative - Ade Irawan (Sekjen DPD KSPS1 DIY) Selanjutnya kami tujukan kepada Menaker agar
              mencabut SE itu karena berpotensi menjadi pelanggaran hak THR keagamaan

              negative - Ade Irawan (Sekjen DPD KSPS1 DIY) Selanjutnya kami tujukan kepada Menaker agar
              mencabut SE itu karena berpotensi menjadi pelanggaran hak THR keagamaan.

              positive  -  Aria  Nugrahadi  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  DIY)  Sesuai  SE
              Kemenaker 2021. pembayaran THR tanpa dicicil. Kami berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota
              untuk melakukan monitoring ke perusahaan yang beroperasi
                                                           559
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565