Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 97
Lebih lanjut Menaker menjelaskan, terbitnya SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata
rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya
pekerja/buruh swasta dan PMI.
Selain itu, surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut atas SE Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul
Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Keadaan yang dimaksud antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan
persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
Menurut Menaker, pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk
melampirkan surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh swasta
berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik
pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.
Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan RI
yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis
Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.
Menaker juga menginstruksikan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan TKI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari bandara ke
daerah asal.
96
