Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 98
Judul Menaker Keluarkan Edaran Imbau Pekerja Swasta Tak Mudik
Nama Media rri.co.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/1754-info-publik/1027943/menaker-keluarkan-
edaran-imbau-pekerja-swasta-tak-mudik
Jurnalis Arita Dewi
Tanggal 2021-04-18 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri
Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengimbau pekerja/buruh swasta dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini. Imbauan
Menaker Ida tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang
Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
MENAKER KELUARKAN EDARAN IMBAU PEKERJA SWASTA TAK MUDIK
Cirebon: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengimbau pekerja/buruh swasta dan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini.
Imbauan Menaker Ida tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021
tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh
dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
"Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak
melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai
dengan 17 Mei 2021," kata Menaker pada Minggu (18/4/2021).
Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan
Penempataan Pekerja Migran Indonesia.
97
