Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

MINTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAK MUDIK, MENAKER: UANG LEBARAN
BISA DITRANSFER
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau para Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang sedang bekerja dan berada di berbagai negara penempatan agar berbesar
hati menunda mudik pada Lebaran tahun ini.

"Tentu banyak PMI yang ingin mudik karena rindu dengan keluarga seperti ibu, bapak anak, dan
kerabat lainnya di kampung halaman. Dalam kesempatan ini, saya sangat berharap, meminta
agar niat mudik ditunda dulu," kata Ida di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Ida mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 terus diatasi dan program vaksin tengah berjalan,
namun situasi belum sepenuhnya kondusif. Selain itu, perjalanan yang panjang dan lama dari
negara penempatan ke tanah air memungkinkan PMI tertular Covid-19.

"Kemungkinan tertular Covid-19 dalam perjalanan masih sangat besar karena penerbangan yang
panjang dan lama menuju tanah air. Kasian jika keluarga di kampung ikut terkena nantinya,"
ucapnya.

Lagi pula, sambung Ida, jika mudik selesai, lalu ingin kembali bekerja, belum tentu negara tujuan
memperbolehkan para PMI masuk kembali. Kalau pun diperbolehkan, tidak mudah untuk dapat
lolos karena persyaratannya sangat ketat.

"Teman-teman harus lulus tes PCR, karantina 2 minggu, dan sebagainya," ungkapnya.
Maka dari itu, Ida pun meminta para PMI agar bersabar. Para PMI bisa memanfaatkan video call
untuk melakukan tatap muka dengan orang tua, anak dan kerabat di ruang virtual untuk
merayakan Hari Lebaran.

"Permohonan maaf kepada ibu dan bapak di kampung bisa melalui video call atau telpon. Uang
lebaran untuk anak-anak bisa ditransfer, hadiah-hadiah bagi mereka bisa dikirimkan via pos.
Banyak cara yang aman untuk menunjukkan cinta dan ridha kita kepada keluarga," terangnya.

Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pembatasan
Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Nomor M/7/HK.04/IV/2021 ini ditujukan kepada para gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala
Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
PMI.

100