Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 105

"Mengimbau  kepada  Pekerja/Buruh  swasta  dan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  untuk  tidak
              melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai
              dengan 17 Mei 2021," kata Ida di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

              SE  ini  ditujukan  kepada  para  gubernur  di  seluruh  Indonesia,  Kepala  Perwakilan  Republik
              Indonesia,  Kepala  Badan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Penanggung  Jawab  Perusahaan
              Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

              Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
              yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
              PMI.

              Selain  itu,  SE  tersebut  juga  merupakan  tindak  lanjut  atas  Surat  Edaran  Satuan  Tugas
              Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
              Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
              2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
              "Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
              Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
              meninggal,  kondisi  hamil  yang  didampingi  satu  orang  anggota  keluarga,  atau  kepentingan
              persalinan dengan didampingi maksimal dua orang," tambahnya.
              Menurut  Ida,  pekerja/buruh  yang  terpaksa  mudik  karena  kondisi  darurat  diwajibkan  untuk
              melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh
              swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik
              pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.

              Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
              Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
              Republik  Indonesia  yang  dilengkapi  tanda  tangan  basah/elektronik  dari  dari  Atase
              Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

              "Saya  menginstruksikan  agar  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  agar
              memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke
              daerah asal," pungkasnya.
































                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110