Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 103
Ida menegaskan penerbitan edaran itu dilakukan dalam rangka langkah pencegahan demi
memutus mata rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat ketika terjadi mobilitas masyarakat.
Edaran itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor
13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya
Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, yang keluar pada
7 April 2021.
Namun, mudik dapat dilakukan oleh pekerja yang mengalami kondisi darurat, seperti adanya
keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau
kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
Pekerja yang mengalami kondisi darurat itu harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM), yang
bagi pekerja swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan dilengkapi tanda tangan basah
atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.
Untuk PMI harus melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis
Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik
Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari para pejabat tersebut.
Menaker Ida juga menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari
debarkasi ke daerah asal.
(RZD).
102
