Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021

Survei itu dilakukan terhadap 1.000 perusahaan yang para buruhnya menjadi anggota KSPI. Para
buruh itu, lanjut Said, bekerja di berbagai sektor produksi, dari farmasi hingga industri semen.
Ada lima pertanyaan yang diajukan kepada para pimpinan serikat pekerja atau buruh di setiap
perusahaan itu. Salah satunya, apakah pabrik atau perusahaan masih bekerja 100 persen,
hingga bagaimana pengaturan kerja jika tidak beroperasi 100 persen.

"99 persen kuesioner ini, dijawab buruh adalah masih bekerja 100 persen," ujar lqbal dalam
konferensi pers di kanal YouTube Bicaralah Buruh.

Menurut Said, pabrik di sektor nonesensial masih beroperasi 100 persen. Tidak ada istilah kerja
dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen bagi para buruh.

"Dengan demikian, efektivitas PPKM Darurat dan PPKM Level 4, tidak berjalan di pabrik,"
tandasnya.
Hal itu, papar Said, terjadi karena kebijakan antara satu menteri dengan menteri lainnya tidak
sinkron, la menilai, tak ada sinkronisasi kebijakan antara Menteri Koordinator Kemariti-man dan
Investasi, serta Menteri Koordinator Perekonomian sebagai Koordinator PPKM, dengan Menteri
Perindustrian.

Said mengatakan, para pemilik pabrik selalu menunjukkan izin operasional dari Menteri
Perindustrian ke serikat pekerja dan manajemennya. "Istilahnya, kalau saya nggak salah, IOMKI.
Walau dalam IOMKI itu diatur harus WFH 50 persen, faktanya tidak," tandasnya.
Faktor utama permasalahan ini, sambung Said, tidak ada sinkronisasi antara perintah atas
dengan antarmenteri. "Jangan cuma rakyat yang diatur. Menterinya diatur juga dong. Kami
minta hentikan itu pemberian IOMKI, kalau benar-benar mau tegakkan aturan cegah penyebaran
Corona," tandasnya.
Berikut penjelasan Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi, dan tanggapan Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukam-dani mengenai hal ini.

47