Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021
P. 50

bekerja sekian hari. Maka, ada ruang dialog atau negosiasi. Justru kondisinya lebih baik di awal-
              awal Covid-19.
              Bukannya ada aturan untuk pengusaha?

              Dengan kondisi saat ini, pengusaha pun dengan segala macam alasan, walaupun ada imbauan
              atau apapun itu, mereka tetap kekeh dengan hitung-hitungan keuntungan produksi, keuntungan
              pabrik. Bukan kepada hitung-hitungan bagaimana karyawan tetap pada posisi yang bagus.

              Bagaimana dengan sektor keamanan prokesnya?
              Kita  juga  tidak  menutup  kemungkinan,  karena  ada  beberapa  contoh  perusahaan  yang
              menerapkan  secara  ketat  protokol  kesehatan.  Menyiapkan  hand  sanitizer,  masker  dan
              sebagainya. Kemudian separuh kerja, lalu dibayar upahnya. Ada juga perusahaan seperti itu.
              Namun, itu hanya bisa dihitung dengan jari.
              Lantas, apa maksud ketidaksink-ronan para menteri?

              Presiden sudah pada posisi dan instruksi yang jelas, namun terjadi improvisasi. Karena, saya
              melihat  masing-masing  kementerian  punya  kepentingan  sendiri-sendiri.  Kepentingan  dalam
              artian ada yang menjadi prioritas.

              Misalkan, Kementerian Perindustrian, mereka lebih mengedepankan bagaimana ekonomi industri
              bisa  berjalan  bagus  dan  sebagainya.  Lalu  kesehatan,  mereka  lebih  menjaga  prokes  bisa
              dijalankan sebaik-baiknya.

              Bagaimana dengan Kemnaker?

              Kementerian Tenaga Kerja, yang seharusnya ada perlindungan khusus tenaga kerja, namun kita
              melihat mereka justru lebih fokus bagaimana agar ekonomi bisa berjalan. Jadi, kami melihat ada
              ketidaksinkronan oleh masing-masing kebijakan kementerian.

              Itu terjadi sejak kapan?

              Kalau saya tangkap, sejak awal ya. Awalnya, seluruh industri tidak boleh. Tahu-tahu muncul dari
              Kementerian Perindustrian, ada kekhususan, beberapa sektor industri dibolehkan. nnm































                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55