Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021

Alasannya, bantuan yang diberikan dirasa masih kurang. Menurutnya, PPKM dengan stimulus
yang minim kepada masyarakat memberi dampak domino.
“Angka pekerja yang terdampak pandemi meningkat karena sebelumnya BPS [Badan Pusat
Statistik] laporkan 19 juta orang terdampak. Kalau orang menganggur, ya bisa jatuh di bawah
garis kemiskinan,” katanya. Saat ini, Bhima menjelaskan pemerintah harus paralel menurunkan
kasus harian penyebaran Covid-19 hingga angka kematian. PERLU DIPERBESAR Di saat
bersamaan, bantuan sosial harus diperbesar.

Menurutnya, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300.000 dan subsidi upah Rp500.000 per
bulan tidak cukup. Angka yang dianggap rasional adalah BST antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta
dan bantuan upah Rp5 juta selama 3 bulan yang di dalamnya termasuk pekerja informal.

“Pemerintah masih punya kok spare dana Silpa [sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan] per Juni Rp136 triliun, ditambah dengan realokasi anggaran dari infrastruktur dan
potong gaji tunjangan pejabat,” jelasnya.
Sebenarnya pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos).
Anggarannya naik dari Rp153,86 triliun ke Rp187,84 triliun. Sementara itu, program keluarga
harapan tak mendapat tambahan dana.

Pemerintah mengalokasikan Rp28,31 triliun untuk 10 juta kepala keluarga. Lalu, program kartu
sembako, sebelumnya pemerintah menganggarkan untuk 18,8 juta keluarga dengan besaran
manfaat Rp200.000 per bulan.

Selanjutnya bantuan beras dari Bulog. Setiap keluarga dengan total 28,8 juta mendapatkan 10
kg.

Total anggaran untuk ini Rp3,58 triliun. BST menyasar 10 juta keluarga selama enam bulan
hingga Juni. Dengan total anggaran Rp17,46 triliun, setiap penerima manfaat mendapatkan
Rp300.000 per bulan.

Kemudian, BST usulan pemerintah daerah. Sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
yang menjadi usulan, bukan penerima kartu sembako, dan di luar bansos tunai ini menerima
Rp200.000 selama enam bulan. Sebaliknya, ekonom Institute of Development on Economics and
Finance (Indef), Dhenny Yuartha menyoroti penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi
Covid-19 di daerah sangat rendah.

Dia menyebut rendahnya penyerapan disebabkan oleh setidaknya tiga hal yaitu kapasitas fi skal
yang sempit, kapasitas birokrasi dan komitmen politik, dan pola penyerapan anggaran di akhir
periode.

Hal utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Covid-19 adalah kapasitas fi
skal yang sempit, serta didorong pula oleh masih banyaknya dana pemda yang mengendap di
perbankan.

“Kapasitas fi skal sebenarnya sangat sempit lalu didukung oleh anggaran yang mengendap di
perbankan itu cukup besar.

Sehingga implementasi penyaluran ke masyarakat di level daerah tidak cukup efektif,” jelas
Dhenny. Di sisi lain, Dhenny menilai pemerintah sangat berhati-hati dalam merealokasi
anggaran.
“Terlebih realokasi anggaran infrastruktur, memang anggaran ini seharusnya dialihkan tetapi
pertanyaannya, kalau ingin dialihkan mau sampai kapan? Itu dilematis juga buat daerah.
Memang idealnya itu direalokasi ke [sektor] yang mendesak sekarang,” imbuhnya.

54