Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021

Pemerintah telah menetapkan lokasi yang masuk PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021 dengan
menyasar 95 kabupaten/kota di tujuh provinsi di Jawa dan Bali dan 45 kabupaten/kota di 21
provinsi di luar Jawa dan Bali.

PPKM level 3 akan diterapkan di 33 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi di Jawa dan
Bali dan 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM level 2 akan diterapkan
di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa dan Bali.

“Pemberlakuan PPKM level 4 dan 3 didasarkan atas tiga faktor utama, yaitu indikator laju
penularan kasus, respons sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi
sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Pada wilayah yang diberlakukan PPKM level 4, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari
diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diperbolehkan buka dengan
kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih
lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/gerai pulsa, pangkas rambut, binatu, pedagang
asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka
dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan
teknisnya diatur oleh pemda.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha
di ruang terbuka juga diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul
20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

Airlangga menyampaikan pemerintah terus berupaya meningkatkan pengetesan dan
penelusuran serta menjaga ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun
swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat
untuk Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengapresiasi
subsidi gaji yang akan diberikan pemerintah kepada pekerja terdampak Covid-19. Namun, dia
mendorong cakupan kriterianya diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang.
“Kami setuju bantuan subsidi upah, tetapi kriterianya harus diperbaiki. Kriteria tentang penerima
BSU itu harus diperbaiki,” ujar Said seperti dikutip Antara.

Namun, Said mengatakan bahwa beberapa daerah yang menjalankan PPKM level 4 memiliki
upah minimum di atas Rp3,5 juta dengan banyak pekerjanya juga terdampak pandemi, baik
mengalami pemotongan upah atau dirumahkan.

Oleh karena itu, dia mendorong agar penyaluran itu lebih tepat sasaran, menyasar pekerja yang
dirumahkan dan mengalami pengurangan gaji hingga berada di bawah Rp3,5 juta meski upah
sebelum dipotong berada di atas angka tersebut.

Dia juga mendorong agar penyaluran dapat dilakukan dengan cepat mengingat PPKM Level 4
akan berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2021, jika tidak diperpanjang kembali. Dalam
kesempatan lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira
mendorong pemerintah menambah anggaran stimulus kepada masyarakat di tengah PPKM level
4.

53