Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 113
Title KEMENAKER SIAP KAWAL POSKO THR 2020
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/qaer44383/kemenaker-siap-kawal-posko-th r-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa Pegawai Mediator
Hubungan Industrial siap mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan pada 2020. Para Mediator dipastikan stand by bertugas di Pos Komando
(Posko) THR Tahun 2020 yang telah disediakan pemerintah.
"Untuk memastikan pembayaran THR Keagamaan berjalan efektif, kami dari
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Posko THR secara online. Kami
juga telah menyiapkan petugas mediator kami untuk memfasilitasi konsultasi
maupun aduan masyarakat seputar THR," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Haiyani Rumondang dalam keterangan tulis di Jakarta, Sabtu (16/5).
Dalam Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, dijelaskan mediator hubungan industrial bertugas melakukan
mediasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak yang berselisih untuk
menyelesaikan perselisihan. Perselisihan sebagaimana dimaksud mencakup
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselesihan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Selain Posko THR Tahun 2020 yang disediakan Kemnaker secara online, Dinas
Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menyediakan posko
serupa.
"Jadi kami berharap, masyarakat, khususnya pekerja/buruh dan pengusaha yang
mempunyai permasalahan terkait THR ini dapat memanfaatkan Posko THR yang
terdapat di Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh wilayah Indonesia sesuai
dengan domisili tempat kerja masing-masing," kata Dirjen PHI dan Jamsos.
Dirjen PHI dan Jamsos menambahkan, jumlah mediator di tingkat pusat dan daerah
sebanyak 826 orang mediator. Sedangkan jumlah perusahaan sebagai obyek
pengawasan sebanyak 297.743 perusahaan.
Meskipun dari sisi jumlah mediator dan obyek pengawasan tidak seimbang, Dirjen
PHI dan Jamsos memastikan pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin
mengawal pembayaran THR Keagamaan tahun 2020.
Page 112 of 191.
