Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 117
Padahal kata Hera, belum satupun perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang secara
transparan menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik
kepada buruh, seperti yang diamanatkan dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja
(Menaker), sebagai salah satu dasar kebijakan THR dicicil.
Hera juga belum melihat ada pabrik di Kabupaten Sukabumi yang diliburkan karena
kondisi Pandemi Corona, atau berita di media adanya penumpukan barang di
pabrik-pabrik tersebut.
Ia belum juga mendengar ada penjualan aset besar-besaran dari pabrik karena
masalah keuangan atau menjual asetnya untuk menunaikan kewajiban membayar
THR kepada karyawannya.
"Jadi, alasan apa yang dapat diterima oleh pemerintah dari perusahaan selama ini?
Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrasn)
Kabupaten Sukabumi, hanya menjadi semacam pemadam kebakaran, datang ke
pabrik karena ada demo atau kabar aksi," cetus dia.
Padahal menurut Hera, yang dibutuhkan buruh dan sepantasnya dilakukan oleh
pemerintah saat ini adalah kebijakan yang menjadi pegangan masing-masing pihak.
Pemerintah menurut Hera, seharusnya memberikan jaminan bahwa buruh sangat
layak untuk menikmati THR di hari raya bukan setelah hari raya.
"Ingat perjuangan mereka bekerja tanpa protes, tanpa meminta Alat Pelindung Diri
(APD) ke perusahaan bahkan ke pemerintah. Jadi sudah selayaknya pemerintah
memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyatnya," tegas Hera.
Jadi menurut Hera, intinya pemerintah Kabupaten Sukabumi harus segera membuat
kebijakan, semacam standar pengamanan, bahwa jika pabrik tidak bisa secara
transparan memberikan laporan keuangan yang negatif kepada buruh, maka pabrik
dilarang membayar THR buruhnya dengan cara dicicil.
"Itu yang diharapkan, bukan menunggu perusahaan di demo baru datang, itu
seperti petugas pemadam kebakaran saja," tandasnya.
Page 116 of 191.
