Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 190

Title          ANGGOTA DPR MENDUKUNG PENYELESAIAN MULTIDIMENSI KASUS EKSPLOITASI ABK
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      15 Mei 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1494840/anggota-dpr-mendukung-penyel esaian-
               Page/URL
                              multidimensi-kasus-eksploitasi-abk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mendukung upaya
               Pemerintah menyelesaikan secara multidimensi kasus eksploitasi anak buah kapal
               (ABK) asal Indonesia seperti yang diduga terjadi di kapal China, Long Xing 629.

               "Penyelesaian dugaan eksploitasi ini harus bisa memberi rasa keadilan bagi korban
               langsung maupun bagi Indonesia. Bukan hanya itu, penyelesaian multidimensi ini
               diharapkan bisa membuka tabir praktek keji dan eksploitasi dari hulu hingga hilir,"
               kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, terkait langkah Pemerintah
               Indonesia menyampaikan laporan dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia di kapal
               China, Long Xing 629.

               Menurut Juru Bicara Presiden Bidang Hukum dan HAM Dini Purwono, laporan
               tersebut disampaikan Wakil Tetap (Wakatap) RI pada PBB, WTO, dan organisasi
               internasional lainnya di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib pada momen sidang Dewan
               HAM PBB membahas jaminan pelindungan HAM dalam penanganan pandemi
               COVID-19.

               Willy mengatakan apa yang dilakukan Pemerintah tersebut adalah langkah yang
               tepat dan menunjukkan bahwa Indonesia serius terhadap hilangnya nyawa ABK
               Indonesia.

               Dia meminta Pemerintah Indoneisa harus segera menyiapkan dokumen pendukung,
               fakta-fakta hasil penyelidikan, dan semua yang diperlukan agar Dewan HAM PBB
               bisa punya modal kerja.

               Namun, dia mengingatkan agar langkah serius membawa isu tersebut ke PBB harus
               juga diikuti dengan langkah serius di dalam negeri.

               "Laporan yang benar-benar komplet dari hasil penyelidikan dalam negeri pasti
               menjadi bagian tidak terpisahkan untuk sampai pada kesimpulan terjadinya
               eksploitasi. Karena itu Pemerintah harus membaca dan mempertimbangkan masak-
               masak langkah yang akan diambil dan komunikasi yang akan disampaikan ke
               publik," ujarnya.





                                                      Page 189 of 191.
   185   186   187   188   189   190   191   192