Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 186

Title          MINIM PERHATIAN PEMERINTAH, MASALAH UTAMA AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      15 Mei 2020
                              https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/15/183500323/minim-perhatian -
               Page/URL
                              pemerintah-masalah-utama-awak-kapal-perikanan-indonesia
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan
               kondisi nyata dari permasalahan awak kapal perikanan yang minim perlindungan.
               Hal ini dipengaruhi ketidaksinkronan regulasi antar pemangku kebijakan.

               "Pekerja di sektor perikanan belum dapat perhatian khusus dari pemerintah," ujar
               Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman dan
               Investasi Basilio Araujo dalam diskusi bertajuk Memperbaiki Tata Kelola Awak Kapal
               Perikanan Indonesia, Rabu (13/5/2020).

               Tidak adanya perhatian khusus tercermin dari tak adanya direktorat khusus yang
               menangani sektor perikanan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

               Permasalahan lainnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga hanya berfokus
               pada sektor maritim untuk kapal niaga, sehingga pekerja untuk kapal perikanan
               luput dari perhatian Kemenhub.

               Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dinilai tidak
               melaksanakan fungsinya secara utuh sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI
               Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut
               Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

               Sebab, BP2MI memiliki kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
               bahwa mereka hanya akan mengurus pekerja migran Indonesia yang tiba di
               Indonesia.

               "Sedangkan pekerja migran Indonesia yang di luar negeri diurus oleh Kemenlu,"
               kata Basilio.

               Kondisi tersebut pada akhirnya membuat Kementerian Koordinator Bidang
               Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui Tim Nasional Tindak Pidana
               Perdagangan Orang (TPPO), secara inisiatif melakukan koordinasi tentang pekerja
               sektor perikanan.

               Basilio menyatakan, melihat kondisi aktual permasalahan awak kapal perikanan
               tersebut, maka pihaknya membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Tim
               ini diharapkan dapat menganalisis solusi yang tepat bagi permasalahan
               perlindungan awak kapal perikanan Indonesia.



                                                      Page 185 of 191.
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191