Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 182
Title SPPI TEGASKAN AKAN KAWAL KASUS PRAKTIK PERBUDAKAN ABK WNI DI LUAR NEGERI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 15 Mei 2020
https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/15/sppi-tegaskan-akan-kawal- kasus-
Page/URL
praktik-perbudakan-abk-wni-di-luar-negeri
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), berkomitmen untuk mengawal kasus
praktik perbudakan kepada anak buah kapal (ABK) Indonesia diluar negeri,
khususnya ABK WNI Kapal Long Xin 629.
"Kami fokus pada bagaimana kasus ini berjalan sampai akhir dan bisa membuktikan
dan menindak siapa yang harus bertanggungjawab dan diberikan hukuman," ujar
Ketua Presidium SPPI, Achdianto Ilyas Pangestu, Jumat (15/5/2020).
Dalam bincang-bincang onlinedi 'Monitor', Ilyas mengatakan mengatakan kasus
perbudakan ini memang kerap terjadi. Namun kasus tersebut kurang dapat
perhatian dari media maupun masyarakat di dalam negeri.
Bahkan ada sebagian masyarakat menganggap sejumlah kegiatan yang ada di atas
kapal perikanan, memang seperti adanya hingga mengesampingkan rasa
kemanusiaan. "Target kami dari SPPI adalah kasus ini jadi pintu masuk dan akhir
dari perjalanan kasus sebelumnya," ujarnya.
Kasus ABK WNI Long Xin menjadi pressure atau penekanan yang lebih kuat karena
SPPI ingin kasus ini jadi perhatian dunia.
Perwakilan SPPI di Korea Selatan secara sengaja ingin menjadikan kasus ABK Long
Xin ini diangkat media di Korea Selatan sehingga mendapatkan perhatian
masyarakat yang lebih luas.
"Karena pengalaman kita di kasus sebelumnya, bila hanya viral dan pressurenya
publik hanya di dalam negeri, maka tidak ada efek yang lebih untuk penekanan
kasus ini," lanjutnya
SPPI ingin menduga undang-undang terkait para pekerja di kapal perikanan kepada
masyarakat, sehingga ada pelanggaran HAM di kapal perikanan dianggap hal yang
biasa. Ilyas meminta pemerintah secara masif menginformasikan dan
mensosialisasikan aturan dan peraturan terkait tata kelola terkait pekerjaan di kapal
perikanan baik peraturan yang ada di dalam negeri maupun peraturan internasional.
"Ini fokus kita dari SPPI. Saya minta pemerintah fokus terhadap hal ini," tegasnya.
Page 181 of 191.
