Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Dalam hal ini, kata Dato' Zainul, Perusahaan P3MI adalah Perusahaan yang sudah
belasan tahun berdiri dan menjalankan aktifitas sebagai Perusahaan P3MI jauh
sebelum UU No. 18/2017 dan Pemenaker No. 10/2019 disahkan serta patuh dan
tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak pernah ada persolan hukum
baik Pidana maupun Perdata.

Namun, tiba-tiba Menteri mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin atas dasar
belum mampu membayar 1.5 M semantara dengan kondisi Dampak Covid-19 ini
semua Perusahaan sedang diuji eksistensinya dan terlebih lagi tidak dibenarkan lagi
Perusahaan P3MI untuk melakukan kegiatan Penempatan terhadap Pekerja Migran
Indonesia hingga Situasi Covid-19 dianggap membaik.

"Maka tidak tepat Menteri mengeluarkan kebijakan Pencabutan izin terhadap 9
Perusahaan P3MI yang saat ini izin SIP3MI nya masih berlaku. Namun akan tepat
dan adil jika pada saat memperpanjang izin SIP3MI atau Perusahaan P3MI yang
akan mohon izin baru, katanya.

Pihaknya menyarankan Menteri untuk serius dan fokus terhadap perlindungan dan
pelayanan terhadap PMI yang terdampak Covid-19 baik yang sedang bekerja di
Negara Penempatan maupun PMI yang akan pulang ke kampung halaman
dikarenakan habis masa kontrak kerja atau CPMI yang tertunda keberangkatan ke
negara penempatan. Ketimbang fokus menekan dan menakuti-nakuti Perusahaan
P3MI dan mencari uang 1.5 M diatas kertas.

"Lebih baik fokus terhadap instruksi Presiden untuk melindungi dan melayani Pekrja
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terang Dato MZA," tandasnya.

Adapun 9 Perusahaan P3MI tersebut adalah PT. Herotama Indonusa, PT. Anugerah
Usaha Jaya, PT. Bama Mapan Bahagia, PT. Leres Kahuripan Sejati, PT. Mutiara
Karya Mitra, PT. Sentosa Karya Mandiri, PT. Sinar Harapan Anda, PT. Sukses
Bersama Yatfuari dan PT. Bina Mandiri Mulia Raharja, dengan No Perkara 84, 85,
86, 87, 102, 103, 104, 105, 106 dan akan meyusul lebih bayak lagi Perusahaan
P3MI yang merasa di zolimi untuk melakukan Perlawanan Hukum.

Page 177 of 191.