Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Title MENTERI IDA FAUZIAH DIGUGAT KE PTUN
Media Name inilah.com
Pub. Date 15 Mei 2020
Page/URL https://inilah.com/news/2572543/menteri-ida-fauziah-digugat-ke-ptun
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

MENTERI IDA FAUZIAH DIGUGAT KE PTUN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah digugat oleh 9 Perusahaan P3MI ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut telah didaftarkan
dan akan disidangkan pekan depan Senin, 18 Mei 2020.

Menurut kuasa hukum penggugat, Dato' Muhamad Zainul Arifin mengatakan, alasan
menggugat tersebut dikarenakan Menteri Ida Fauziah mengeluarkan Surat
Keputusan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(SIP3TKI) Terhadap 126 Perusahan.

"Padahal selama ini Perusahaan tersebut sudah aktif membantu Pemerintah
Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan penganggaran, memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan Keuangan Devisa Negara yang hampir 153 Triliun
Rupiah setiap per tahunya dari sumber remitansi (pengiriman uang) dari Pekerja
Migrant Indonesia (PMI) yang bekerja di Luar Negeri," ungkapnya Kamis
(14/5/2020).

Menteri mengklaim, lanjut Dato' Zainul Arifin, mengeluarkan kebijakan tersebut
lantaran menjalankan Pasal 54 ayat (1) UU No 18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migrant Indonesia, yang mengharuskan perusahaan P3MI untuk menambah
biaya deposito disetor sebesar Rp 1.5 milyar, dari semula sebesar Rp 500 juta,
sementara pasal tersebut saat ini masih uji materil di Mahkamah Konsitusi (MK)
Republik Indonesia dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019.

Tak hanya itu, kata Dato' Zainul, bahkan Menteri mengeluarkan Permenaker No
10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia, sebagai Peraturan turunan dari Pasal 54 yang juga di ajukan Uji Materi
ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 15P/HUM/2020.

"Atas dasar dua peraturan tersebut Menteri melaksanakan kebijakan ekstrime
tersebut, akan tetapi Menteri tidak melihat dan mempertimbangkan proses hukum
uji menteri yang dijalankan di MK dan MA," katanya.

Selain itu, pihaknya melakukan gugatan tersebut agar membatalkan Surat
Keputusan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia,
yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

"Kami berpendapat Surat Keputusan tersebut telah mencederai dan melanggar
Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang telah diamanatkan didalam
Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang

Page 175 of 191.